Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel merupakan kunci keberhasilan pembangunan di suatu negara. Hal ini karena pelayanan publik yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meminimalisir adanya praktik korupsi. Sementara itu, pelayanan publik yang akuntabel dapat memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar efektif dan efisien.
Menurut Prof. Dr. Paulus Matius, pakar administrasi publik dari Universitas Indonesia, “Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik adalah kunci utama dalam menciptakan good governance. Tanpa kedua hal tersebut, pembangunan yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik dan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.”
Pada dasarnya, pelayanan publik yang transparan berarti bahwa informasi terkait dengan kegiatan pelayanan publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses informasi yang jelas dan mudah dipahami melalui berbagai media, seperti website resmi pemerintah, brosur, dan sosial media.
Sementara itu, pelayanan publik yang akuntabel berarti bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan audit secara berkala terhadap penggunaan anggaran dan menindaklanjuti temuan yang ditemukan.
Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Salah satunya adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur tentang hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan bahwa pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dapat menjadi standar dalam setiap kegiatan pemerintah. Sehingga, pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.